PPS

 

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS bertugas:

a.    mengumumkan DPS;

b.    menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

c.    melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;

d.    mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;

e.    menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;

f.     melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

g.    melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;

h.    melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

i.      melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan

j.      PPK;

k.    mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

l.      menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;

m.   melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

n.    melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

o.    membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;

p.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

q.    melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS berwenang:

a.    membentuk KPPS;

b.    mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih:

c.    melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

d.    melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

e.    menetapkan Petugas Ketertiban TPS;

f.     menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT;

g.    melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

h.    undangan; dan

i.      melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS berkewajiban:

a.    membantu KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;

b.    menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

c.    menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

d.    menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada

e.    KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;

f.     mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPS;

g.    meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;

h.    menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain;

i.      membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;

j.      melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

k.    undangan; dan

l.      melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(1) Tugas ketua PPS meliputi:

a.    memimpin kegiatan PPS;

b.    mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

c.    mengawasi kegiatan KPPS;

d.    mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan

e.    tugas;

f.     menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;

g.    memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili peserta Pemilu di tingkat

h.    kelurahan/desa atau nama lain; dan

i.      melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

 

(2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

 

(1) Tugas anggota PPS meliputi:

a.    membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;

b.    melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c.    memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS

sumber: https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%203%202018.pdf